Latar Belakang Skandal Nadiem Makarim Korupsi Laptop
Kasus dugaan korupsi laptop Rp9,9 triliun yang terjadi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada era Nadiem Makarim menimbulkan kegaduhan besar di publik. Proyek ambisius digitalisasi pendidikan yang digagas pada 2019–2023 kini dipertanyakan kredibilitas dan tujuannya.
Publik bertanya-tanya: apakah ini langkah kemajuan atau hanya proyek bancakan anggaran? Kejaksaan Agung kini sedang menyelidiki lebih dalam untuk mengungkap kebenaran di balik angka fantastis tersebut.
Rekayasa Kebijakan dan Modus Korupsi dalam Kasus Nadiem Makarim Korupsi
Salah satu temuan yang memicu kontroversi adalah dugaan rekayasa kebijakan dalam pengadaan laptop. Penyidik Kejagung mengungkap adanya pengarahan khusus kepada tim teknis agar menyusun kajian yang “mengharuskan” pembelian Chromebook. Padahal, uji coba di lapangan membuktikan laptop tersebut tidak efektif—karena bergantung pada koneksi internet yang belum merata di Indonesia.
Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa proyek ini didesain bukan berdasarkan kebutuhan pendidikan, melainkan motif keuntungan tertentu.
Rp9,9 Triliun untuk Apa?
Menurut Kejagung, kerugian negara dalam dugaan korupsi laptop Rp9,9 triliun terdiri dari Rp3,58 triliun dari dana satuan pendidikan dan Rp6,399 triliun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, belum terlihat dampak nyata dari dana sebesar itu di sektor pendidikan.
Bagi pelaku bisnis, ini adalah pengingat bahwa pengelolaan anggaran harus transparan dan akuntabel—dua hal yang juga menjadi prinsip layanan di The Circle Office, mitra andal untuk solusi hukum dan bisnis Anda.
Pemeriksaan Nadiem Makarim dan Staf Khusus
Kejagung tidak menutup kemungkinan memanggil Nadiem Makarim jika penyidikan membutuhkannya. Dua mantan staf khusus, FH dan JT, sudah digeledah, dan berbagai barang bukti seperti laptop, ponsel, dan dokumen telah disita.
Ini menandakan keseriusan aparat dalam membongkar kasus ini secara tuntas. Pelaku usaha juga perlu belajar pentingnya memiliki perlindungan hukum, terutama saat mengelola proyek berskala besar. Di sinilah peran layanan hukum seperti The Circle Office menjadi vital.
Kesimpulan
Kasus dugaan korupsi laptop Rp9,9 triliun di era Nadiem Makarim memperlihatkan celah besar dalam pengawasan anggaran negara. Proyek yang seharusnya membawa perubahan justru menimbulkan pertanyaan besar. Apakah benar demi pendidikan, atau hanya permainan elite?
Sebagai pebisnis atau pelaku UMKM, ini momen tepat untuk memastikan bisnis kamu berjalan sesuai hukum. Butuh bantuan pendirian usaha, legalitas, atau perlindungan hukum? Hubungi The Circle Office, solusi terpercaya untuk kebutuhan hukum dan bisnis kamu.
